“Tangerang (Wowtangerang.com) – Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Cikupa, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid dengan tegas mengatakan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun untuk layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) tingkat Kecamatan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat meluncurkan program publikasi Administrasi Kependudukan (Adminduk) tingkat kecamatan.
“Kami berpesan dan mengingatkan kepada pegawai di pelayanan untuk tetap semangat dan tersenyum dalam melayani masyarakat. Jangan ada pungutan dalam bentuk apapun kecuali memang ada regulasi yang mengaturnya,” tegas Maesyal Rasyid. Kamis (10/04/2025).
Bupati Tangerang menuturkan, jika menemukan masyarakat petugas secara meminta pungutan biaya dalam pelayanan Adminduk, segera laporkan untuk ditindak.
“Kami akan melakukan tindakan tegas kepada petugas, jika benar melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun, sesuai aturan kepegawaian yang berlaku,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Cikupa Supriyadi sekaligus Ketua Forum Camat se-Kabupaten Tangerang mengungkapkan program publikasi Adminduk di kecamatan merupakan salah satu bentuk implementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada bidang tata kelola pemerintahan yang PRIMA.
Menurutnya, program Pemerintah Kabupaten Tangerang ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terkait efektifitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan sinergi bersama antar Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen mewujudkan keinginan masyarakat agar dapat lebih mudah dan nyaman dalam mengurus Adminduk melalui kecamatan.
“Kami mewakili 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik terutama layanan adminduk demi masyarakat. Tidak hanya dapat mencetak KTP namun akan dikirim door to door pada.” pungkas Camat Cikupa Supriyadi mewakili 29 Kecamatan.
Selain itu, menurutnya saat ini terdapat 7 Lokus Kecamatan yang tersedia sarana alat cetak E-KTP. Nantinya secara bertahap program pelayanan adminduk ini akan ada di masing-masing kecamatan.
“Teknisnya, masyarakat tetap melakukan pencatatan dan menyediakan persyaratan di masing-masing kecamatan. Nanti putugas Disdukcapil yang akan mengirimkan ke masing-masing kecamatan yang berada di bawah lokus tersebut. Kita bersinergi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk mendistribusikannya secara langsung,” ujarnya. (ara)
