Banten (Wow.tangerang.com) – Perseteruan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, dan siswanya berinisial ILP akhirnya sepakat damai.Kedua belah pihak sepakat saling memaafkan setelah menjalani proses Mediasi bersama Gubernur Banten, Andra Soni, di ruang kerjanya pada Rabu (15/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dini menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud melakukan kekerasan terhadap ILP.
Dini menegaskan, tindakan menegur siswa yang kedapatan merokok merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian sebagai pendidik.
“Tidak ada guru ingin menganiaya muridnya. Bahwa hari itu terjadi begitu saja, refleks, dan sebagaimana pun seorang guru kepada muridnya itu adalah bentuk kasih sayangnya,” ujar Dini kepada wartawan di Serang, dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
Guru, lanjut Dini memiliki tanggung jawab, membina dan mengawasi siswa di sekolah mulai pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Selebihnya, menurutnya, tanggung jawab pendidikan moral kembali kepada orang tua di rumah.
“Maka apa pun yang saya lihat itu adalah bentuk penyimpangan, saya harus ikut menegur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dini mengakui adanya kekhilafan saat kejadian.
“Hanya saja mungkin diwarnai dengan kekhilafan saja. Saya akui dan itu ibu minta maaf,” ujarnya sambil menatap siswanya yang duduk di sampingnya.
Sementara itu, ILP yang menjadi siswa terlibat dalam peristiwa tersebut turut menyampaikan permintaan maaf karena melanggar aturan sekolah.
“Maafin juga Bu. Saya sebenarnya salah merokok di sekolah, dan saya minta maaf ke Bu Dini,” ucapnya.
Momen keduanya berpelukan menjadi tanda berakhirnya polemik yang sempat menimbulkan gejolak besar di lingkungan SMAN 1 Cimarga.
Insiden ini berpusat pada seorang siswa bernama ILP (17 tahun), yang tercatat sebagai siswa Kelas XII di SMA N 1 Cimarga. Pada suatu hari di jam sekolah, Indra kedapatan sedang merokok di dalam lingkungan sekolah. Tindakan ini jelas melanggar peraturan sekolah dan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Melihat pelanggaran yang dilakukan ILP, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA N 1 Cimarga, Dini Fitria, diyakini sudah merasa geram dengan kelakuan sang siswa. Dalam emosinya, Kepsek tersebut mengambil tindakan fisik dengan menampar ILP.
ILP kemudian mengadukan peristiwa penamparan tersebut kepada orang tuanya, Ibu Tri Indah Alesti dan Ayah Diono. Orang tua Indra tidak terima anaknya mendapat perlakuan fisik. Alih-alih menyoroti pelanggaran merokok yang dilakukan anaknya, mereka memilih untuk melaporkan tindakan Kepsek ke kepolisian.
Laporan polisi ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media massa dan sosial. Tekanan publik pun muncul. Merespons hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, yang diwakili oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda), mengambil keputusan untuk menonaktifkan Kepala Sekolah tersebut. Wakil Walikota juga disebutkan mendukung langkah penonaktifan ini.
Kebijakan penonaktifan Kepsek justru memicu reaksi tak terduga dari para siswa. Sebanyak 630 murid yang merupakan satu angkatan dengan IlP melakukan aksi demo dan mogok sekolah selama dua hari sebagai bentuk protes. Mereka menyatakan solidaritas dengan Kepsek yang dipecat. Hanya sekitar 70 murid yang masih masuk sekolah pada hari pemogokan. Sebuah spanduk besar terbentang di gerbang sekolah dengan tulisan tegas: “KAMI TIDAK AKAN SEKOLAH SEBELUM KEPSEK DILENGSERKAN”.
Aksi ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap figur Kepsek, meskipun caranya dinilai kontroversial.
Eskalasi tidak berhenti di lingkungan sekolah. Kabar beredar di grup-grup WhatsApp HRD dan media sosial seperti Facebook dan an sekolah tersebut ikut dipertaruhkan.
Keputusan Gubernur Banten untuk Twitter bahwa sejumlah pengusaha dan perusahaan di Banten berencana melakukan boikot terhadap angkatan SMA N 1 Cimarga tahun ini. Seruan ini adalah bentuk dukungan kepada Kepsek yang dianggap tegas. Pesan yang beredar tegas: “ingat ya cari kerjaan itu susah”. Ancaman ini memberikan dimensi baru pada konflik, di mana masa depan karir para lulus
Menonaktifkan Kepsek dan dianggap membela si anak menuai kritik keras dari warga. Gubernur Banten dilaporkan dihujat habis-habisan oleh publik di media sosial dan platform online lainnya. Masyarakat luas justru banyak yang berpihak pada Kepsek yang dianggap hanya melakukan tindakan tegas, meskipun caranya keliru, untuk mendisiplinkan siswa.(*)
